56 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
BANDUNG, PelitaJabar – Video Conference Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan video conference bersama Country Director of UNDP in Indonesia Christophe Bahuet dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/4/20). (Foto: Yana/Humas Jabar)
BANDUNG* — United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB di Indonesia memuji langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam menangani COVID-19 di Jabar.
Untuk itu, UNDP Indonesia mencoba mendokumentasikan upaya Pemda Provinsi Jabar selanjutnya menjadi masukan bagi provinsi lain di Indonesia maupun negara lain di Asia.
“Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini menjadi isu global, berdampak bagi sektor harian hingga industri. Semua pemimpin di setiap provinsi pun menghadapi tantangan yang sama seperti kami,” ucap Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam Video Conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/04/20).
Kepada Country Director UNDP Indonesia, Kang Emil memaparkan, terdapat lima kebijakan yang diterapkan Pemda Provinsi Jabar. Pertama, yakni menerapkan pemerintah yang proaktif.
“Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction) ketika saat itu semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan, dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah),” ucap Kang Emil.
Kedua, transparansi.
“Sejak pertama, kami sadar tidak boleh menutupi data, oleh karena itu kami buat aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) di mana setiap hari ada update.
Ketiga, Pemda Provinsi Jabar selalu mengambil pendekatan ilmiah berdasarkan data dan ilmu pengetahuan.
Keempat, Jabar mendorong pemerintahan yang inovatif. Kang Emil berujar, pihaknya menggerakkan seluruh industri untuk mengubah fokus demi melawan pandemi COVID-19.
Terakhir, pihaknya menerapkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan pandemi ini, salah satunya hampir 50 persen alat Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk tes masif yang dimiliki Jabar adalah donasi dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
Sementara untuk melawan COVID-19, Pemda Provinsi Jabar memiliki tiga tahap. Pertama, yakni pencegahan.
“Kami tidak memiliki banyak anggaran dan teknologi, dibanding Korea Selatan dengan penduduk yang sama, kurang lebih 50 juta jiwa. Jadi kreativitas dan inovasi menjadi kunci bagi kami,” katanya.
Ada juga social distancing dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Saat ini, PSBB ada di Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Bandung Raya, dengan 10 kota/kabupaten terlibat.
“Dari data, kami menemukan pandemi ini mayoritas terjadi di area metropolitan, bukan di daerah kecil. Jadi semakin padat penduduknya, semakin tinggi (kasus) COVID-19,” kata Kang Emil.
Kedua, lanjutnya, adalah dengan tracking, tracing, dan testing, merujuk pola yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dengan jumlah penduduk yang sama dengan Jabar, yakni sekitar 50 juta jiwa.
“Dibanding provinsi lain, kami paling banyak melakukan tes. Saat ini hampir 110 ribu (tes), mayoritas RDT, dengan beberapa di antaranya dengan PCR.
Ketiga, treatment. Pemda Provinsi Jabar sudah memiliki skenario mulai dari bagaimana jika pasien positif COVID-19 mencapai 100 orang, atau 1.000 orang, bahkan skenario hingga 10 ribu orang.
Terkait PIKOBAR, aplikasi tersebut digunakan sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengetahui progres COVID-19.
Sementara itu, Country Director of UNDP in Indonesia Christophe Bahuet mengatakan, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang paling terdampak COVID-19.
“Pekerjaan kalian (Jabar), misalnya aplikasi PIKOBAR ini, sangat futuristik, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bekerja di masa depan. Setelah COVID-19 berakhir, ini akan menjadi cara pemerintah daerah bekerja secara digital. Dan cara bekerja kalian akan menjadi pemimpin dalam inovasi,” pujinya. Rls
