Atalia Fokuskan Balita Stunting Jadi ‘PR’ TP PKK

- Penulis

Kamis, 11 Oktober 2018 - 11:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KAB. GARUT , PelitaJabar — Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terurama dalam 1000 hari pertama kehidupan.

Hasil dari Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 tingkat Nasional, presentase stunting sebesar 29,6% meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 27,5%.  Diketahui presentase stunting di Provinsi Jawa Barat sebesar 29,2%, sedangkan di Kabupaten Garut terjadi peningkatan dari 24,9% pada tahun 2016 menjadi 43,2% ditahun 2017.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil mengungkapkan, PKK memiliki tiga fungsi penting yang turut  membantu program pemerintahan, yaitu fungsi pendataan, penyuluhan dan penggerakan. Fungsi inilah yang akan dimaksimalkan pihaknya untuk membantu pemerintah menangani masalah stunting di Jawa Barat

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi apapun yang menjadi program pemerintah harus kita dukung. Ketika isu stunting ini mengemuka dan menjadi PR untuk wilayah Jawa Barat tentunya menjadi PR PKK juga. Kami punya jejaring yang tentu saja terbanyak (di Indonesia),” ungkap Atalia usai menjadi keynote speaker Seminar Sehari tema Bersama Mencegah Stunting (Anak Kerdil)” di Gedung Pendopo Garut, Kamis (11/10), yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan TP PKK Kab. Garut.

Dia melanjutkan, pihaknya nanti akan bekerjasama dengan dinas terkait, mengingat data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan ada 130 desa yang tersebar merata di sembilan Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki masalah stunting dan perlu penanganan pemerintah.

“Ditahun ini ada sekitar 130 desa yang harus kita selesaikan permasalahan stunting. Program akan dimulai November 2018, kita akan launching gerakan, dan Januari 2019 melakukan pelatihan. Lalu bergerak ke masyarakat untuk penyuluhan,” paparnya.

Sementara, Wakil Bupati Kab. Garut Helmi Budiman mengatakan, kunci sukses pembangunan kesehatan  ditentukan adanya komitmen politis dari semua pihak, sehingga keterpaduan antara komponen pelayanan kesehatan lintas sektor dengan dukungan masyarakat menjadi kebijakan strategis dalam meningkatkan gizi balita.

“Walaupun stunting ini teori yang terjadi sudah lama, tapi patut menjadi perhatian kita. Dengan status gizi kronis, tentu banyak faktor yang mempengaruhi stunting. Saya ingin adanya komitmen dari semua pihak, agar kita punya komitmen yang baik diantara masyarakat untuk menurunkan angka stunting,” ucap Helmi.

Menurut data WHO 2012 terdapat sebanyak 162 juta anak dibawah usia 5 tahun (Balita) secara global mengalami stunting. Gagal tumbuh pada masa emas ini dapat berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan akan terlihat jelas pada saat anak mulai masuk usia sekolah karena pada masa ini anak akan mengalami pertumbuhan lambat atau phase growth plate. CakDar

Komentari

Berita Terkait

Arief Optimis “Quattrick” di PON Tercapai Jika Dana Mendukung
Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate, FORKI Jabar Siapkan Rp 1,8 Milyar
Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Sekda Bandung Ajak Warga Isi Sensus Ekonomi
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 20:33 WIB

Arief Optimis “Quattrick” di PON Tercapai Jika Dana Mendukung

Jumat, 17 April 2026 - 17:51 WIB

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate, FORKI Jabar Siapkan Rp 1,8 Milyar

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB