Investasi di Kota Bandung Capai Rp11,4 triliun

- Penulis

Jumat, 18 Februari 2022 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAPAT KERJA : Komisi A melakukan rapat kerja membahas Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Ekspose Rencana Kerja Tahun 2022 bersama DPMPTSP Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi A, DPRD Kota Bandung, Rabu, (16/2/2022). Marhan/Humpro DPRD Kota Bandung.

 

BANDUNG, PelitaJabar – Realisasi investasi, dengan indikator investasi PMDN/PMA (LKPM), DPMPTSP Kota Bandung terealisasi sebesar Rp11,4 triliun rupiah, dari target 6,1 triliun, atau naik sebesar 187,64 persen.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dengan indikator kepuasan Masyarakat (IKM), telah tercapai nilai 86,14 dari target nilai 82, atau mencapai perolehan 105,05 persen.

Wakil Ketua Komisi A, Khairullah mengatakan, program kerja harus mengacu fokus RPJMD, yaitu pembangunan sosial ekonomi, salah satunya mengenai pengangguran.

‘Investasi kita macam-macam, terkait pandemi selama dua tahun, sosial ekonomi, dan kesehatan yang terganggu. 2021 sudah merubah RPJMD. Karena sebelumnya pembangunan infrastruktur, ke pembangunan ekonomi. Program-program kita harus sesuai RPJMD, masalah yang dihadapi masalah pengangguran. Apa investasi di kita ini untuk memberikan solusi dari program-program yang direncanakan DPMPTSP,’ papar Wakil Ketua Komisi Komisi A Khairullah saat rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Ekspose Rencana Kerja Tahun 2022 bersama DPMPTSP Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi A, DPRD Kota Bandung, Rabu, 16 Pebruari 2022.

Sementara anggota Komisi A, Agus Andi Setyawan, S.Pd.I, mengatakan perlunya pembuatan regulasi agar masalah yang terjadi tidak terulang.

Selain itu, anggota Komisi A lainnya, Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, SH., MH., M.Si., berharap kelengkapan dimaksimalkan demi pelayanan kepada masyarakat.

‘Sudah ada Online Single Submission (OSS), beberapa kewenangan ditarik ke pusat. Kita adalah sub dari OSS, Saran kita di daerah sebagai ujung tombak, ketika sistem OSS diberlakukan, di samping sekarang lagi gebyar mal pelayanan publik. Belajar dari daerah lain butuh pemaksimalan kelengkapan pelayanan kita untuk menjemput bola,” kata Juniarso,’ pungkasnya. ***

Komentari

Berita Terkait

Puting Beliung Terjang Dua Kampung, Puluhan Rumah Rusak Parah
Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga, Jalur Samarang Macet Parah
RAFI 2025 Trafik Data Telkomsel Meningkat 15 Persen
KDM Beri Stimulus Siska Lantik Ketua TPKK se-Jabar
Erwin Serahkan Bantuan Untuk Ratusan Masjid di Kota Bandung
Targetkan 700 KBS, Wakil Wali Kota Ingatkan Camat dan Lurah
FAGAR Garut Tuntut Kemenpan-RB Cabut SE
Forum PPPK Garut Tuntut Pengangkatan ASN

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 22:05 WIB

Puting Beliung Terjang Dua Kampung, Puluhan Rumah Rusak Parah

Kamis, 13 Maret 2025 - 21:48 WIB

Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga, Jalur Samarang Macet Parah

Kamis, 13 Maret 2025 - 21:30 WIB

RAFI 2025 Trafik Data Telkomsel Meningkat 15 Persen

Kamis, 13 Maret 2025 - 14:53 WIB

KDM Beri Stimulus Siska Lantik Ketua TPKK se-Jabar

Kamis, 13 Maret 2025 - 14:20 WIB

Erwin Serahkan Bantuan Untuk Ratusan Masjid di Kota Bandung

Berita Terbaru

FEATURED

RAFI 2025 Trafik Data Telkomsel Meningkat 15 Persen

Kamis, 13 Mar 2025 - 21:30 WIB

FEATURED

KDM Beri Stimulus Siska Lantik Ketua TPKK se-Jabar

Kamis, 13 Mar 2025 - 14:53 WIB

FEATURED

Erwin Serahkan Bantuan Untuk Ratusan Masjid di Kota Bandung

Kamis, 13 Mar 2025 - 14:20 WIB