BANDUNG, PelitaJabar — Sepeti dikabarkan, Komisi I DPRD Jabar hari ini batal menggelar rapat bersama Pemprov Jabar untuk membahas pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Rencananya rapat digelar Jumat (22/3) besok.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir mengatakan untuk hari ini batal.
“Jadinya besok. Hari ini ada Paripurna, jadwalnya padat,” kata Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir SE, Kamis (21/3/2019).
Pada rapat itu, Komisi I akan memanggil Sekda Jabar Iwa Karniwa, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, Biro Organisasi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Rapat itu digelar untuk mencari tahu soal regulasi hingga masalah lainnya mengenai keberadaan TAP.
Pasalnya, sejak TAP dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, Komisi I belum mengetahui secara rinci soal fungsi dan tugas dari tim. Selain itu Komisi I juga ingin mencari tahu dasar hukum pembentukan tim khusus tersebut.
Apalagi TAP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018 menuai polemik di masyarakat.
Tim yang diketuai Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad itu diketahui diisi beberapa orang dekat Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil. Seperti eks timses, Arfi Rafnialdi yang mendapat tugas sebagai Ketua Harian TAP Jabar. Kemudian ada juga nama Sri Pujiyanti yang menjadi Wakil Sekretaris dan Lia Endiani dipercaya Ketua Tim Media Tim Kampanye. Keduanya kini berada dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.
“Ada eks timses (tim sukses), jangan terlalu apriori. Timses itu kan yang dipercaya oleh saya. Selama baik, tidak melanggar aturan, eksploitasi kedekatan saya kira wajar-wajar saja,” kata Ridwan Kamil, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya ada eks timses, TAP Jabar juga dihuni beberapa keluarga besar Emil. Misalnya sang adik Elpi Nazmuzzaman. Selain adik, ada juga sepupu Emil, Wildan Nurul Padjar dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.Sri Pujiyanti yang merupakan eks timses sekaligus anggota TAP Jabar, diketahui merupakan keponakan Emil.
Keberadaan mereka mendapat sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Jabar. Mereka khawatir menimbulkan konflik kepentingan yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kan namanya keluarga pasti pengen keluarganya, kasarnya sohor lah. Kalau dalam Sunda maupun Jawa ada istilah biar tekor asal ke sohor. Ini repot urusannya kalau seperti itu,” pungkas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanady beberapa hari lalu. Rief
