RAPAT : Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta. Kamis, 10 Juli 2025. Handoko/Humpro DPRD Kota Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BANDUNG, PelitaJabar – Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., mengungkapkan, sinergi antara DPRD dan lembaga pengawas seperti KPK menjadi kunci dalam mencegah potensi korupsi sejak dari proses perencanaan hingga penganggaran.
“DPRD Kota Bandung mendukung penuh penguatan sinergi ini. Kami siap memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong keterbukaan informasi dan transparansi anggaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah,” tegas Kang Asmul, sapaan akrabnya disela rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta. Kamis, 10 Juli 2025.
Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, merupakan forum strategis KPK RI dalam membangun kolaborasi antarlembaga, terutama antara eksekutif dan legislatif daerah, untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui integrasi kebijakan, pengawasan, dan edukasi antikorupsi.
“Dalam rapat tersebut, KPK menegaskan pentingnya penguatan komitmen antarpimpinan daerah, serta pemanfaatan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat ukur dan pengendali tata kelola pemerintahan yang bersih,” ucapnya.
Rapat dihadiri sejumlah pimpinan DPRD, kepala daerah, inspektorat, dan lembaga terkait lainnya dari seluruh Indonesia.
Berbagai praktik baik dan tantangan dalam pencegahan korupsi dibahas untuk menjadi rujukan bersama dalam menyusun strategi nasional pemberantasan korupsi di tingkat daerah. ***
