EVALUASI : Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan evaluasi program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bandung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, pada Kamis, (2/2/2023). Wawan/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG, PelitaJabar – Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah mengapresiasi capaian kinerja Disperindag Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 dan juga program yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2023. Nunung meminta Disperindag untuk memastikan kestabilan harga daya beli dan juga ketersediaan barang di Kota Bandung.
‘Pada IKU 2022 dan targetan 2023, di 2022 capaian kinerja cukup baik. PR-nya tingkat stabilitas barang bahan dan pokok. Karena kaitannya dengan kebiajakan pusat, Disdagin Kota Bandung memastikan stabil harga daya beli masyarakat dan ketersediaan barang,’ kata Nunung saat evaluasi program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bandung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, Kamis, 2 Febrauri 2023.
Diketahui Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperindag Kota Bandung Tahun 2023 pada sasaran pertumbuhan nilai ekspor sebesar 0,3 persen, persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing sebesar 83,33 persen, tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok sebesar 15 persen, dan persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing sebesar 60,14 persen.
Nunung melanjutkan, dengan capaian kinerja pada 2022, dan IKU 2023 Disperindag perlu didorong agar lebih maksimal pada program kerja tahun 2023.
‘Sudah bagus dengan anggaran sedemikian, apa cukup atau ditambah lagi? Melihat urusan wajib 3 bidang di 4 program. Di luar penunjang. Saya rasa dengan capaian tadi, jika ditambah anggaran tadi bisa memaksimalkan program kerja Disperindag,” katanya.
Selain itu, Nunung mengapresiasi program pengembangan kolaborasi UKM dan IKM dengan marketplace dalam menunjang peningkatan marketing. Dia berharap mal pun perlu kontribusi terhadap UKM dan IKM di Kota Bandung. Selain itu Disperindag perlu memonitor warung-warung tidak mati dengan adanya swalayan yang semakin menjamur.
‘Tapi catatannya untuk menumbuhkan warung-warung di Kota Bandung harus dimonitor perkembangan minimarket di kota Bandung yang menjamur di Kota Bandung agar warung-warung Kota Bandung tidak dimatikan dengan swalayan,’ ucapnya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Agus Salim mengatakan perlu sosialisasi program-program pengembangan UKM dan IKM Disperindag agar merata.
‘Banyak yang belum mengetahui keberadaan program tersebut. Mungkin masih disosialisasikan ke pemerintah saja, jika memang semua disentuh mereka akan tergerak. Mereka berkata masih dibiarkan saja di pasar bebas. Maka perlu untuk didata, database UKM IKM di Kota Bandung karena berkaitan pemerataan penataan di Lota Bandung. Sehingga juga tidak ada kecemburuan sosial,’ pungkasnya.
Sementara anggota Komisi B lainnya, Asep Mulyadi mengatakan melihat potensi perdagangan eceran di masyarakat sangat besar, Disperindag Kota Bandung perlu membuat kajian rata-rata harga di pasar agar membuat kestabilan harga di masyarakat. ***
