GARUT, PelitaJabar – Kabupaten Garut berada di persimpangan kritis dalam perjalanan fiskalnya. Sebagian besar “darah” keuangan daerah masih bergantung pada transfer pusat.
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang semestinya memperkuat kapasitas fiskal, kini menjadi penopang utama roda pemerintahan.
Dudi Supriadi, pemerhati kebijakan publik, menegaskan, ketergantungan ini berisiko melemahkan pembangunan dan layanan publik. “Rasio pendapatan daerah masih dikuasai oleh transfer pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PAD Garut baru menyumbang Rp 538 miliar dari total Rp 4,9 triliun—kurang dari 11 persen per 31 Desember 2024. Ini alarm bagi kemandirian fiskal daerah,” ujarnya tegas kepada PJ Selasa 28 Oktober 2025.
Realitas tahun 2025 pun belum menggembirakan.
Hingga September, realisasi PAD masih sementara. Dengan target dalam RAPBD 2025 sebesar Rp 688 miliar, hanya dua bulan tersisa untuk melihat apakah Garut mampu memenuhi target tersebut.
Jika gagal, konsekuensinya adalah ketergantungan yang semakin akut pada pusat, yang secara langsung mengekang kemampuan daerah dalam membuat keputusan strategis pembangunan.
Dudi menyoroti krisis peluang ini sebagai momentum bagi Garut untuk bangkit.
“Kemandirian fiskal bukan sekadar jargon. Daerah harus kreatif dan inovatif, memaksimalkan BUMD, BLUD, serta aset dan sumber daya alam agar produktif,” ucapnya.
Pajak dan retribusi perlu diperkuat, tapi kebijakan kenaikan harus sensitif terhadap kondisi sosial dan diawasi ketat,” katanya.
Tahun 2026 menjadi tahun penentu.
Kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), dan RKPD 2026 sudah disahkan.
“Tantangan tersisa adalah bagaimana APBD 2026 disusun: efektif, efisien, tanpa pemborosan, dan akuntabel. Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran”, bebernya.
Fokus harus pada kualitas pembangunan, prioritas kesehatan dan pendidikan, serta tata kelola bersih dari KKN.
Terkait realisasi pajak daerah, Kepala Bapenda Garut, Ridzky Riznurdhin, melalui pesan WhatsApp menyebutkan, “Realisasi pajak daerah sampai 24 Oktober 2025 mencapai 68,38%, sementara retribusi 69,64%.”
Dengan rencana pengurangan transfer pusat, Garut sebenarnya memiliki peluang untuk memperkuat transparansi dan efektivitas anggaran.
Sistem e-budgeting dan pengawasan yang ketat dapat meminimalkan kebocoran dan menjadikan APBD lebih strategis.
Namun, semua itu hanya bisa terjadi jika inovasi dan keberanian pengambilan keputusan menjadi DNA kebijakan pemerintah daerah.
Saat ini, Garut menatap masa depan fiskal dengan ketegangan yang nyata: mampu mandiri atau terus bergantung pada pusat.
Hanya langkah-langkah nyata dalam pengelolaan PAD, investasi strategis, dan prioritas pembangunan yang tepat sasaran yang dapat menentukan arah kabupaten ini.
Dua bulan terakhir tahun 2025 dan perencanaan APBD 2026 menjadi titik penentu.
Pilihan yang diambil sekarang akan membentuk wajah kemandirian fiskal Garut selama satu dekade mendatang. Jang
