BANDUNG, PelitaJabar – Permasalahan kemiskinan di kota-kota besar seperti Bandung, menjadi hal lumrah. Disamping jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan, menjadi salah satu problem yang terus dicarikan solusinya.
Karena itu, guna memastikan angka real kemiskinan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, berupaya maksimalkan dengan mengintervensi data.
“Permasalahan utama kemiskinan yakni data. Data yang berbeda Itulah menjadi cikal-bakal intervensi kemiskinan kurang berjalan maksimal. Maka kita harus memastikan datanya satu,” papar Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung di Teras Sunda Cibiru, Rabu 12 Juni 2024.
Menurutnya, satu data kemiskinan sangat penting jika bisa menampilkan secara aktual atau real time. Terlebih Kota Bandung memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen sesuai target pemerintah pusat.
Saat ini, data kemiskinan masih menggunakan tiga basis data yang berbeda yakni Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Menurut Bambang, satu data tersebut akan dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota terkait satu data kemiskinan sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program intervensi kemiskinan.
“Permasalahan kemiskinan adalah data. Harus ada 1 data yang dipakai dan harus dituangkan dalam Kepwal. Lakukan verifikasi dan validasi data yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap intervensi program. Nantinya Kominfo sebagai wali data memadupadankan datanya,” ujarnya.
Dengan single data, akan menjadi upaya memastikan kita naik kelas dalam penanggulangan kemiskinan, katanya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemkot Bandung menerapkan tiga strategi yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan Penurunan jumlah kantong kantong kemiskinan.
Terkait dengan satu data kemiskinan, ia menyebut Dinsos telah meluncurkan inovasi sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu atau Yes! Jitu. Sebuah platform pelayanan sosial terintegrasi yang berbasis pada data tunggal.
“Kita membuat satu komitmen, seluruh OPD yang punya program untuk meningkat kesejahteraan masyarakat harus berkomitmen menggunakan single data. Program intervensi harus berdasarkan hasil asesmen,” pungkasnya. ***
