YOGYAKARTA, PelitaJabar – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, meminta penurunan prevalensi stunting menjadi empat persen.
Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi optimistis bisa tercapai. Alasannya, rekam jejak penurunan prevalensi stunting di Jawa Barat menunjukkan progress menjanjikan.
“Kami mengapresiasi target Pak Gubernur. Walaupun itu nanti harus dibuat peta jalannya. Untuk mencapai empat persen itu seperti apa dan dicapai pada waktu kapan. Intervensi spesifik seperti apa, intervensi sensitifnya bagaimana,” kata Dadi di sela pertemuan Akselerasi Pencapaian Quick Wins Kemendukbangga Provinsi Jawa Barat melalui Evaluasi dan Kesepahaman Kinerja Program di Yogyakarta pada Kamis pagi 12 Juni 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika membandingkan dengan daerah lain, angka empat persen optimistis bisa dicapai. Sebagai perbandingan, Provinsi Bali saat ini menyentuh angka enam persen. Demikian pula di Jawa Barat, di mana sejumlah kabupaten dan kota sudah berhasil menekan prevalensi menjadi di bawah 10 persen.
“Tidak ada yang tidak mungkin sih, ya. Bali itu enam persen, Purwakarta menurunkan sembilan persen. Nah, yang penting peta jalannya ini,” tambah Dadi.
Optimisme Dadi tidak lepas dari histori prevalensi stunting Jawa Barat yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Pada SSGI 2021 lalu, prevalensi stunting Jawa Barat masih berkutat pada angka 24,5 persen. Setahun kemudian angkanya turun menjadi 20,2 persen. Sempat naik pada 2023 menjadi 21,7 persen, kini melompat jadi 15,9 persen.
“Trennya positif. Dibanding 2021 lalu sebesar 24,5 persen, berarti dalam empat tahun prevalensi stunting Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 8,6 persen. Kalau kemudian Pak Gubernur menargetkan penurunan 11,9 persen dalam lima tahun, itu angka yang rasional. Kita harus optimistis,” tegas Dadi.
Secara keseluruhan, prevalensi kabupaten dan kota mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat enam kabupaten dan kota mengalami kenaikan. Dua kabupaten dan kota mengalami kenaikan lebih dari 5 persen, yakni Kota Bandung 6,5 persen dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebesar 5,7 persen.
“Cukup menjadi kejutan adalah Kota Bandung yang mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen, dari 16,3 persen menjadi 22,8 persen. Hal serupa terjadi di KBB, naik 5,7 persen dari 25,1 persen menjadi 30,8 persen,” jelas Dadi.
Sebaliknya, Kabupaten Garut mampu menurunkan prevalensi 9,9 persen, dari 24,1 persen 14,2 persen.
Penurunan ekstrem juga terjadi untuk Kabupaten Purwakarta, dari 24 persen menjadi 14,5 persen. ***
