INDONESIA dianggap mampu menekan angka kemiskinan dengan standar US$1,9 PPP per hari. Lalu baru-baru ini Bank Dunia merekomendasikan acuan global sebesar US$ 3,2 PPP per hari atau sekitar 47000 per hari per orang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, standar itu tidak tepat, karena perbedaan struktur harga antar wilayah. Tentu perbedaan itu akan menghasilkan pengeluaran yang berbeda pula. Jika acuan garis kemiskinan Bank Dunia diterapkan, maka 40 persen penduduk Indonesia akan terkategori miskin. (cnbcindonesia 9/5/2023)
Masalah Angka
Jika 40 persen dari 275 juta penduduk Indonesia (BPS, 2022) adalah 110 juta jiwa, nyatanya kemiskinan memang menjadi wajah lain dari negeri ini. Namun sepertinya pemerintah enggan menunjukan angka ril kemiskinan tersebut dengan mengatakan Indonesia harus memiliki standar sendiri.
Garis perhitungan US$1,9 PPP per hari per orang setara dengan Rp10.739. Menetapkan standar kemiskinan dengan sangat rendah di tengah mahalnya kebutuhan pokok nyatanya merupakan sebuah kedzaliman. Bukti kesejahteraan rakyat tak lagi menjadi prioritas utama.
Pemerintah hanya mengkhawatirkan angka kemiskinan yang tinggi akan membuat negara turun level. Tanpa memikirkan nasib orang-orang miskin yang begitu sulit meski hanya untuk sesuap nasi. Kemiskinan ini tentu berdampak pada aspek yang lebih luas lagi seperti rendahnya pendidikan hingga masalah kesehatan.
Kemiskinan Sistemik
Kemiskinan akan menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan, karena hal ini merupakan masalah sistemik. Sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini membuat kemiskinan terstruktural dan sistematis. Kesenjangan sosial akan terus menganga, yang kaya semakin kaya dan orang miskin makin miskin.
Hal itu bisa terjadi karena dalam kapitalisme, kekayaan alam bebas dimiliki oleh individu. Juga adanya oligarki yang membuat kekayaan hanya mengalir pada kalangan tertentu saja. Selain itu ketersediaan lapangan kerja dengan pekerja berbanding sangat jauh, sehingga pengangguran dimana-mana bahkan dapat menaikan angka kriminalitas.
Kesejahteraan rakyat hanya angan jika terus menerus menggunakan sistem saat ini. Karena pemerintah tak lagi menjadikan rakyat sebagai prioritas utama, melainkan malah semakin memeras rakyat dengan menaikan berbagai kebutuhan pokok hingga pajak yang ditarik dari berbagai sektor.
Problem Solving
Namun tentu Allah Sang Pencipta selalu menggandengkan masalah beserta solusinya. Solusi untuk semua problematika kehidupan tersebut adalah melalui Islam, agama yang sempurna. Karena permasalahan sistemik hanya akan selesai dengan sistem pula.
Dalam sistem Islam, diatur mengenai kepemilikan. Sumber Daya Alam (SDA) tidak diperbolehkan dimiliki oleh individu apalagi asing, kekayaan alam ini harus dikelola oleh negara untuk mengurusi kebutuhan rakyatnya. Jika hal ini diterapkan, tentu rakyat Indonesia akan sejahtera karena SDA yang melimpah.
Islam sangat memerhatikan kesejahteraan rakyatnya per individu, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan sekarang yang lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal dibanding rakyat.
Islam pun akan menyediakan lapangan pekerjaan, pemberian modal untuk usaha tanpa bunga. Bahkan jika ada rakyat yang sudah tidak mampu untuk bekerja, kebutuhannya akan dijamin. Harga kebutuhan pokok hingga BBM juga akan tersedia dengan mudah dan murah.
Sejahtera adalah ketika rakyat mudah memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentu berbagai kemudahan yang disebutkan tadi hanya akan terwujud dengan Islam, karena mempunyai aturan yang saling mendukung. Seperti aturan kepemilikan SDA yang akan membuat keuntungannya dinikmati bersama.
Lalu pemimpin Islam akan memprioritaskan kepentingan rakyatnya, sehingga masyarakat bisa hidup tenang dan nyaman. Dengan begitu kemiskinan bisa ditanggulangi dengan mudah, karena aturannya berasal langsung dari Allah Sang Pencipta.
Wallahualam
foto: katadata.co.id
