BANDUNG, PelitaJabar – Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Cimahi, membahas sepinya peminat sekolah swasta.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir.H.Abdul Hadi Wijaya,M.Sc menuturkan, Komisi V memberikan perhatian lebih dan berjuang maksimal atas segala persoalan pendidikan di Jabar.
Terkait sepinya peminat sekolah swasta (SMA dan yang sederajat) di Kota Cimahi hingga berdampak pada banyaknya sekolah swasta yang terancam tutup. Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan beberapa rekomendasi diantaranya;
Pertama, menegakkan aturan, sanksi atau hukuman yang tegas bagi sekolah yang kedapatan menerima siswa melebihi jumlah rombongan belajar (rombel) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kalau ditemukan kelas yang lebih dari 36 orang. Maka harus ada sanksi tegas bagi sekolah terkait. Jadi kita lebih banyak (merekomendasikan) pada penegakkan hukum atau sanksi tegas. Kalau ada aturan dan hukumnya ya itu harus diteggakkan,” tutur Abdul Hadi Wijaya yang akrab disapa Gus Ahad, saat audiensi dengan FMPP Rabu di Bandung (21/6/2023).
Kedua, Komisi V DPRD Jawa Barat meminta ketentuan rombel harus diterapkan sesuai aturan. Dinas Pendidikan Jabar melalui KCD VII harus memastikan tidak ada sekolah yang melebihi rombel yang sudah ditentukan. Jangan sampai praktik seperti menggunakan laboratorium, perpustakaan dan ruang tambahan lainnya untuk menambah kelas baru.
“Jika dalam PPDB kuotanya hanya untuk 5 kelas ya cukup 5 kelas. Jangan menambah ruang kelas demi menampung rombel tambahan. Ini tidak boleh dilakukan sekolah,” tegas dia.
“Maksimal rombel itu 36, artinya jangan ada yang berlebih karena ini urusannya nyawa atau kelangsungan hidup sekolah swasta,” tambahnya.
Ketiga lanjut Abdul Hadi Wijaya menjelaskan, terkait Memorandum of Understanding (MoU) antara SMA Negeri 2 Cimahi dengan Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Kodam III/SLW) sebaiknya dipastikan secara tegas kuota peserta didik yang bisa diterima.
“Koutanya harus dipastikan sejak awal. Harus seperti tahun lalu hanya menampung 2 rombel (misalkan),” jelasnya.
Keempat, soal pembangunan SMA Negeri 7 Kota Cimahi yang dikhawatirkan sekolah-sekolah swasta. Selama pembahasan diketahui pembangunan tersebut baru sebatas wacana, belum sampai kepada perencanaan anggaran dan lain sebagainya. Jadi masih sangat jauh pembangunan SMA Negeri 7 tersebut.
Kelima kata Abdul Hadi Wijaya, Komisi V DPRD Jawa Barat meminta tidak ada lagi praktik titip menitip dalam PPDB.
Keenam, pihaknya meminta sekolah swasta diperhatikan dan bisa dibantu. Berharap setelah audiensi ini ada ketegasan sikap dan realisasi atas apa yang sudah direkomendasikan Komisi V DPRD Jawa Barat.
“Kedepannya Pak Kepala KCD VII, Ai Nurhasan membuka pintu, bertemu dengan pihak sekolah swasta membahas soal kondisi sekolah swasta dan bisa membantunya,” kata Abdul Hadi Wijaya.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hj.Siti Muntamah,S.AP menambahkan, pihaknya merekomendasikan adanya ketegasan terkait penutupan proses PPDB. Apabila PPDB sudah selesai maka sebaiknya tidak dibuka kembali karena alasan belum memenuhi kuota.
“PPDB gelombang I sudah dilewati, dan sebentar lagi gelombang II. Saya berharap kepada Kepala KCD VII, untuk gelombang II jika sudah selesai ya tutup saja,” tambah Siti Muntamah.
Selain itu, pihaknya pun mendorong adanya political will terkait keberlangsungan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah swasta, khususnya di Kota Cimahi.
Sementara itu, Kepala KCD VII, Ai Nurhasan selain menjelaskan progres PPDB 2023 di Kota Cimahi. Dalam penjelasan pihaknya memastikan SMA Negeri (dan sederajat) di Kota Cimahi tidak akan melebihi kapasitas baik rombel maupun ruang kelas.
Ia pun memastikan masih ada peluang untuk sekolah swasta mendapatkan peserta didik. Lantaran berdasarkan data kasar PPDB 2023 di Kota Cimahi, ada kemungkinan 1.000 siswa yang tak bisa masuk sekolah negeri. Sehingga 1.000 kursi atau siswa ini bisa diisi oleh sekolah swasta di Kota Cimahi.
“Kapasitas di Kota Cimahi itu kurang lebih 3.000 untuk SMA Negeri, SMK (dan sederat). Kita, ditahap I ada 2.300 kuota, tetapi kemarin pendaftar sudah diangka 6.600. Ditahap II mungkin ada selisih 2.000 yang tak bisa ditampung di sekolah negeri,” kata Ai Nurhasan.
Sedangkan FMPP Kota Cimahi menyampaikan keluhannya terkait kondisi sekolah swasta dalam 5 tahun terakhir yang dinilai sekolah swasta terdiskrimnasi. Mulai dari ketimpangan penerimaan siswa baru, dugaan praktik manipulasi selama PPDB oleh oknum yang dampaknya merugikan sekolah swasta.
“Prinsipnya, kami ingin audiensi ini memberikan solusi konkret, karena 5 tahun terakhir ini kami merasa terdiskriminasi. Seolah tidak diakuinya sekolah swasta,” keluh Ketua FMPP Kota Cimahi, Ahmad Rofi’i, S.Ag.
Selain itu, FMPP Kota Cimahi pun menyampaikan keluhan soal calon peserta didik baru atau pendaftar selama PPDB 2023. Sampai saat ini sekolah-sekolah swasta di Kota Cimahi belum mendapatkan pendaftar atau calon peserta didik.
“Sampai hari ini kami sudah tak kebagian calon murid baru, dan ada sekolah swasta yang sampai izin operasional sudah tidak diaktifkan lagi karena sudah tidak ada peminatnya,” pungkasnya. ***
