JAKARTA, PelitaJabar – Isu pendongkelan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, terus mencuat. Bahkan nama KSP Moeldoko diduga kuat ikut bermain.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyebut soal adanya gerakan politik merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional, yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Terkait hal itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina mengingatkan perlu diklarifikasi oleh Presiden.
“Kita punya berita acara perkara berdasakan laporan lebih dari delapan orang kader kita, hasil dari pertemuan mereka dengan sejumlah mantan kader, yang ternyata disitu juga dihadiri oleh KSP Moeldoko,” ungkap Jovan, Selasa (02/02/2021).
Dia melanjutkan, dalam pembicaraan dengan kader kami, terucap bahwa KSP Moeldoko sudah mendapat restu dari Presiden.
“Itulah mengapa Ketum PD AHY bersurat kepada Presiden, untuk mendapatkan klarifikasi, karena kita yakin ini hanya pencatutan nama.” ucap alumni Sekolah Staf dan Komando di Nanjing Army Command College, Tiongkok.
Dia melanjutkan, permasalahan Ini lebih kepada integritas, karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi dugaan disalahgunakan.
Kalau negara punya UU, maka Partai punya AD/ART sebagai landasan konstitusi untuk dipedomani.
“Jika KSP Moeldoko benar-benar mencintai Demokrat, sebagaimana yang dikatakan beliau dalam konferensi pers Senin (1/2) malam, ya monggo mendaftar sebagai kader Partai Demokrat. Tapi ga bisa ujug-ujug menjadi Ketua Umum,” pungkasnya. Rls
