RAKER: Ketua Pansus I DPRD Jabar, Jajang Rohana (kiri) Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari (tengah) dan Kepala Dinas sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, saat rapat kerja Pansus I terkait LKPJ Dinsos Akhir Tahun Anggaran 2022, di Kantor Dinsos Jabar, Kota Cimahi, Kamis (27/4/2023).
BANDUNG, PelitaJabar – Panitia Khusus (Pansus) I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) meminta Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat, melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut dikatakan Ketua Pansus I DPRD Jabar, Jajang Rohana dan anggota pansus lainnya saat rapat kerja Pansus I terkait LKPJ Dinsos Akhir Tahun Anggaran 2022, di Kantor Dinsos Jabar, Kota Cimahi, Kamis 27 Maret 2023.
“Dinsos itukan target di RPJMD ini memang tercapai, karena memang targetnya segitu. Kita ingin mengubah, karena kita ingin menyelesaikan masalah di Jawa Barat ini,” jelas Jajang.
Selama ini, yang menjadi keluhan di Dinsos itu masih terkait data masyarakat miskin atau DTKS. Sebab, masih ada saja masyarakat miskin yang merasa tidak terdata saat pemberian bantuan.
“Karena kalau data salah, perencanaan salah dan program juga tidak akan tepat sasaran,” katanya.
Menurut Jajang, jangan takut saat melakukan perbaikan data terjadi lonjakan angka kemiskinan.
“Ya, jangan takut. Tidak masalah, yang penting ke depan itu pembangunan itu jadi lebih terarah,” ucapnya.
Menyelesaikan permasalah sosial di Jawa barat itu harus ada skala prioritas, dan inilah yang harus diubah kebijakannya.
“Jadi, ke depan itu harus target dulu, baru dibutuhkan anggaran berapa, bukan sebaliknya seperti sekarang anggaran dulu, baru target. Kalau dilihat anggarannya saja, dari Rpm 160 miliar, Rp. 120 miliar baru untuk penunjang pemerintah, untuk programnya hanya Rp. 40 miliar, kan kecil banget,” bebernya.
Idealnya, kata dia, anggaran program itu tiga kali lipat dari anggaran pengelola nya.
“Ini akan menjadi masukan ke Pemerintah Jawa Barat dari sisi plafon anggaran,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari menambahkan, pihaknya mengapresiasi kinerja Dinsos Jabar yang mendapat beberapa penghargaan. Namun, Ineu juga memiliki catatan yang harus diperbaiki.
“Pertama, terkait dengan pendataan masyarakat miskin terutama, kami melihat masih harus dikoordinasikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Ineu.
Kedua, target yang berhasil dicapai Dinsos itu belum sepenuhnya menyelesaikan masalah sosial yang ada di Jawa Barat.
“Misalnya seperti ini, di Dinsos ini target Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya 63 kelompok misalnya, yang kami rasa di Jawa Barat ini masyarakat yang memerlukan atau miskin itu cukup banyak, apakah targetnya hanya demikian, ini harus dilihat agar bahwa masyarakat Jawa barat betul-betul sejahtera,” katanya.
Kepala Dinas sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar pun menyadari beberapa masalah memang belum sepenuhnya selesai, terutama terkait data masyarakat miskin.
“Terkait data ini memang harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya kita. Bahwa jumlah penduduk Jabar itu paling tinggi di Indonesia dan anggaran Dinas Sosial rasio anggaran kita Rp. 3 ribu, jadi satu orang untuk biaya sosial ya Rp. 3 ribu, kalau DKI Rp. 30 ribu, Jatim Rp. 20 ribu dan Jateng Rp. 10 ribuan. Dari aspek ini saja, kita dapat melihat banyak masalah sosial di Jabar yang belum diselesaikan,” ungkapnya.
Terkait data kemiskinan, kata dia, saat ini ada tiga lembaga yang memiliki dan mengeluarkan data seperti BKKBN, Kemensos dan BPS.
“Nah, ini harus sama semua datanya. Masalah data kemiskinan harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. ***
