RAKER BUMD : Pansus 1 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja membahas realisasi Kinerja T.A 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Jumat (13/5/2022). Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
BANDUNG, PelitaJabar – Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung bersama Bagian Perekonomian, Dewan Pengawas Perumda Tirtawening, PT Bandung Infra Investama (BII), Perumda Pasar Juara, dan Bank Bandung melaksanakan Rapat Kerja membahas realisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung T.A 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Jumat (13/5/2022).
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H. dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana, serta para anggota Pansus 1 yaitu H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Nunung Nurasiah, S.Pd., Hasan Faozi, S.Pd., Iman Lestariyono, S.Si., Hj. Nenden Sukaesih, S.E., Drs. Heri Hermawan, M.Pd., Folmer S.M. Silalahi, ST., serta Hj. Salmiah Rambe, S,Pd.I., M.Sos.
Dari laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap dewan pengawas BUMD, Ferry Rismafury mendalami sejauh mana laporan perkembangan perusahaan pelat merah milik Kota Bandung ini.
Menanggapi pertanyaan itu, Dewan Pengawas Perumda Tirtawening menjawab perusahaan daerah yang mereka pantau tergolong cukup sehat. Adapun Dewan Pengawas Perumda Bank Bandung dan Perumda Pasar Juara menjawab perusahaan tergolong kurang sehat.
Sedangkan PT BII menjawab mengusahakan optimalisasi di bidang bisnis dan pemanfaatannya. Melalui jawaban-jawaban yang disampaikan oleh setiap dewan pengawas mengenai laporan itu, Ferry menilai kurang objektif.
“Dimohonkan untuk proses penilaian dilakukan secara objektif agar kita juga bisa memberikan rekomendasi secara tepat,” kata Ferry.
Wakil Ketua Pansus 1, Riana mengatakan, semua permasalahan BUMD berkaitan dengan disharmonisasi.
“Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa semua permasalahan BUMD itu hampir merata terutama yang berkaitan dengan disharmonisasasi,” katanya.
Namun, untuk LKPJ dari Perumda Tirtawening, Riana menganggap hasil laporan yang disampaikan oleh Perumda Tirtawening tidak sinkron dengan aspirasi masyarakat.
“Kami membandingkan laporan dengan laporan masyarakat dan ternyata tidak saya dapatkan dari PDAM. Untuk perumda lain hampir sinkron dan PDAM tidak,” tutur Riana.
Rizal Khairul turut memberikan rekomendasi dan catatan mengenai pentingnya meramu tupoksi dewan pengawas di BUMD agar tidak terjadi kekisruhan dengan direksi.
“Coba meramu kembali tupoksi agar tidak tumpang tindih dan bahkan terhambat,” katanya.
Anggota pansus 1, Nunung Nurasiah mempertanyakan sejauh mana analisis masalah di setiap BUMD karena dari tahun ke tahun masalah yang muncul masih sama. ***
