JAKARTA, PelitaJabar – Ketua Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Dermawan mengatakan, banyak point-point penting yang menjadi pembahasan untuk dibawa oleh Pansus VI seperti penegakan hukum serta penyesuaian data.
‘Setelah kami konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup, alhamdulillah banyak masukan yang didapat dalam pembahasan RPPLH ini, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam bersama para pakar dan mitra kerja,’ ungkap Heri saat membahas Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat, saat mengunjungi Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di DKI Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.
Masukan yang paling ditekankan mengenai kerjasama dan penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
‘Raperda RPPLH yang akan kami buat ini sejatinya sudah bagus, tetapi ada beberapa masukan terkait dengan kerjasama dengan provinsi yang lain, penegakan hukum, dan juga sinkronisasi data dan informasi yang selalu update,’ ucapnya.
Heri menyebut, saat ini banyak orang berpikiran bahwa masalah dalam lingkungan hidup itu mengenai soal sampah, selain itu banyak aspek yang menyebabkan menggangu lingkungan.
‘Saat ini, orang beranggapan masalah lingkungan hidup itu hanya sampah, padahal banyak aspek yang menyebabkan masalah itu muncul,’ katanya.
Heri berharap, Raperda ini bisa menjadi pedoman bagi pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat umum dalam pengelolaan lingkungan hidup nanti.
‘Kami mengharapkan kedepannya Raperda ini bisa menjadi pedoman bagi semua pihak dalam mengelola lingkungan hidup khususnya di wilayah Jawa Barat,’ pungkasnya. ***
