6 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
Bandung, PelitaJabar–Pemerintah Kota Bandung memperkuat barisan untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual kepada anak. Pada rapat rutin pimpinan di Pendopo Kota Bandung, Senin (15/1), Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil membahas secara khusus tentang penanganan warga yang berada di wilayah-wilayah kumuh, salah satunya di pinggiran rel kereta api.
Ridwan menuturkan, lingkungan kumuh tersebut memberikan beban tersendiri bagi warga yang tinggal di sana. Berbagai isu sosial mungkin muncul di situasi yang keras semacam itu.
“Kami sedang mempersiapkan program khusus revitalisasi sosial lingkungan pemukiman sepanjang rel kereta, untuk memastikan tidak ada isu-isu sosial lingkungan, moral, yang umumnya terjadi di wilayah yang keras, sehingga terjadi kekerasan terhadap anak. Permasalahan moral yang muncul akhir ini disebabkan oleh kerasnya lingkungan yang mengakibatkan nilai-nilai kehidupan yang positif mungkin agak sulit hadir di sana,” ungkap Ridwan usai rapat pimpinan.
Program tersebut akan fokus pada penyelamatan generasi anak-anak yang banyak tinggal di sana. Salah satu pertimbangan adalah menawarkan lingkungan baru yang lebih memadai bagi tumbuh kembang anak.
“Tapi yang paling fokus anak-anaknya, walaupun generasi orang tuanya agak negatif, minimal kita selamatkan generasi anak-anaknya jangan sampai terbawa negatif,” jelasnya.
Kendati demikian, Ridwan mengakui, mengubah peradaban diperlukan waktu yang panjang. Di dalamnya muncul dinamika-dinamika yang perlu dihadapi, seperti paradigma masyarakat, batasan aturan, hingga persoalan ekonomi dan kemiskinan.
Warga yang tinggal di sepanjang rel kereta, lanjut Ridwan, akan ditangani khusus karena kompleksitas urusan di lingkungan itu. Saat ini tengah dikaji persiapan, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan itu dilakukan sesuai dengan aturan. Ia belum menyebutkan secara detil tindakan yang akan dilaksanakan di sana.
“Nanti akan dicek, kalau dia ilegal, akan koordinasi dengan provinsi, apakah APBD Kota Bandung bisa mendanai program sosial kemasyarakatan mereka yang tidak ber-KTP Bandung. Karena Bandung kota migrasi,” katanya.
Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan ada migrasi sebanyak 30.000 keluarga ke Kota Bandung dalam 6 bulan di 2017.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung Dedi Sopandi menuturkan, pemerintah kota memiliki meja khusus di Posyandu untuk menangani ketahanan keluarga. Di sana, warga akan diberi pembinaan, mulai dari soal mendidik anak, kesehatan keluarga, hingga ekonomi.
“Kita sudah punya instrumen kredit Bagja, itu untuk bidang ekonomi,” tutup Dedi. Red
