GARUT, PelitaJabar- Raibnya dua mobil mewah bantuan Hibah Jepang terus bergulir. Beberapa kalangan mendesak dan meminta DPRD Garut segera membentuk panitia khusus (Pansus) Hak Interplasi kepada Bupati Garut, Rudy Gunawan.
Koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta), Ridwan menyatakan, raibnya mobil hibah jepang yang merupakan aset milik Pemkab Garut harus disikapi secara serius.
Bukan hanya persoalan tata kelola dan penggunaan aset, jika keberadaan dua kendaraan ambulance mewah berjenis Toyota dan kendaraan operasional Disdamkar jenis Sedan Kia Optima tersebut raib keberadaannya maka hal tersebut bisa menimbulkan kerugian keuangan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ridwan, kendaraan hibah asal Jepang yang tiba di pelabuhan Tanjung priok pada subuh hari tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah hasil kunjungan pemkab Garut Ke Jepang pada 22 Juli 2022 lalu tentunya dibiayai anggaran negara.
“Jadi bukan hanya berhasil mendapatkan hibah saja. Pertanggung jawaban Pemkab Garut selanjutnya adalah bagaimana memakai, merawat dan menjaga aset hibah tersebut hingga bisa digunakan secara optimal sebagaimana peruntukannya, bukan malah raib tak jelas keberadaannya” bebernya kepada PJ Selasa 7 November 2023.
Dirinya justru mendesak dan meminta DPRD Kabupaten Garut yang memiliki tugas fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan Perda untuk turut menyikapi persoalan tersebut.
“Saya kira seharusnya dewan Garut segera menggelar dan membentuk Pansus Hak Interplasi kepada Bupati Garut yang notabenenya akan lengser masa jabatannya,” tegasnya.
Selain itu, imbuh dua, Sekretaris Daerah (Sekda) selaku kuasa eksekutif pengguna barang milik daerah, tentunya harus bertanggung jawab dalam hal raibnya dua unit kendaraan mewah.
“Kami meminta DPRD Garut menjalankan pemerintahan dengan baik dalam fungsi pengawasan dalam persoalan yang serius ini. Kan DPRD punya hak terhadap perilaku eksekutif dalam pemerintahan, dibentuknya Pansus hak bertanya (interpelasi), hak angket sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan tata tertib (tatib) DPRD,” tegasnya.
Seperti diberitakan PJ sebelumnya, dua unit mobil mewah milik Pemerintah Kabupaten Garut dilaporkan raib tak diketahui keberadaannya.
Fakta itu terungkap setelah PJ melakukan penelusuran dan investigasi dilapangan atas hilangnya dua unit mobil mewah merupakan bantuan hibah dari pemerintahan Jepang yang diberikan kepada Pemkab Garut.
Raibnya mobil itu, berawal sejak dibawa dari dermaga Tanjung Priok Jakarta pada Pebruari 2023 lalu sebanyak tujuh unit mobil langsung menuju Garut.
Dari hasil penelusuran dan investigasi, disinyalir kedua mobil tersebut sudah berubah bentuk bahkan terjadi dugaan pemalsuan dokumen kendaraan.
Ditenggarai, dugaan sementara oleh keluarga Bupati Garut, Rudy Gunawan. Jang
