BANDUNG, PelitaJabar — Indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 6,13 termasuk buruk ketimbang provinsi lain se-Indonesia. Meski indeks pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 berada di urutan kelima dari 34 provinsi di Tanah Air, Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengatasi tingginya angka pengangguran.
Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi paling banyak pengangguran. Lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbanyak di Jawa Barat juga nasional.
“Salah satu yang mengemuka dan ingin segera Bappeda dan Disdik (Dinas Pendidikan) rapatkan (adalah) soal SMK. Sumber pengangguran terbesar dari SMK. Ekonomi ke kanan, SMK masih di kiri,” jelas Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Forum Pembangunan Daerah 2019 dengan tema ‘Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat’, di Kantor Bappeda Jabar kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rilisnya Rabu (31/7), Emil menegaskan bakal mengembangkan sistem vokasi yang berbeda ketimbang SMK. Dia menilai sistem saat ini tidak bisa mengimbangi permintaan pasar.
“Kemarin (kunjungan kerja) ke Inggris, beda caranya (mereka). Nanti kita kembangkan vocational school, yang berbeda (dari SMK),” tambahnya.
Kepala Bappeda Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso meminta para peneliti untuk mengemukakan masalah pengangguran di Jabar.
“Harapan kami, SMERU bisa terus membantu Jawa Barat, menambah lagi penelitian-penelitiannya, mungkin tak hanya kemiskinan tapi juga pengangguran yang menjadi tantangan Jawa Barat ke depan, karena pengangguran Jawa Barat relatif tinggi ketimbang provinsi lain di Indonesia,” kata Taufiq.
Senada, Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, masalah pengangguran khususnya lulusan SMK menjadi bukti adanya ketidakcocokan antara kebutuhan pasar dan suplai.
“Di Jabar, ini jadi pertanyaan besar. Jabar berbasis manufaktur, tapi lulusan SMK tidak terserap dengan baik. Artinya ada yang tidak match antara kebutuhan industri dengan suplai lulusan SMK,” kata Amalia.
Padaham, lanjut Amalia, tenaga kerja atau labor adalah aset industri.
“Karena labor itu aset industri untuk berkembang dan tumbuh lebih maju, itu salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi,” ujarnya mengingatkan.
Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019 sendiri menjadi ajang evaluasi para kepala daerah di Jabar untuk merumuskan kembali strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi inklusif, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) dengan SMERU Research Institute. Mal
