Stunting, Keluarga pra-sejahtera dan Anak Putus Sekolah Masih Menjadi Persoalan di Jabar

- Penulis

Rabu, 7 Agustus 2019 - 10:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar – Laju pertumbuhan penduduk Jabar tergolong cepat. Salah satu faktor adalah rata-rata wanita usia subur melahirkan atau Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi.

“Oleh karena itu, pengendalian kelahiran itu sangat penting karena berdampak pada daya saing daerah dan indeks pembangunan manusianya,” jelas Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad saat membuka Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunanan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (6/8).

Menurutnya, stunting, keluarga pra-sejahtera, dan anak putus sekolah, masih menjadi persoalan di Jabar dan mendapatkan atensi. Karena itu, dia menilai program KKBPK dapat menyelesaikan deretan masalah sekaligus menjadi proyek prioritas nasional.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Daud juga berharap KKBPK dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan Jabar dalam melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, inovatif, berdaya saing tinggi, berbudaya, produktif, dan bahagia.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mengelola dan mengedukasi sekira 2.035 kampung Keluarga Berencana di Jabar.

Dalam kesempatan yang sama, Daud meminta KKBPK tidak hanya berorientasi pada angka kelahiran, tetapi juga fokus pada upaya-upaya pemenuhan kualitas pelayanan.

“Serta menghormati hak-hak reproduksi dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga,” tutup Daud.

Hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar Sukaryo Teguh Santoso. Mal

Komentari

Berita Terkait

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama
Lemahnya Buffer Fisik dan Likuiditas Jadi Resiko Besar Bagi Indonesia
Pengangguran Capai 7,44 Persen, Pemkot Bandung Genjot Padat Karya

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 13:45 WIB

Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih

Rabu, 15 April 2026 - 08:53 WIB

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

TP PKK Jabar resmi membuka Babak Penyisihan Wilayah I Lomba Paduan Suara

FEATURED

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Rabu, 15 Apr 2026 - 08:53 WIB