GUNA menciptakan Generasi Emas di 2045, pemerintah menargetkan penurunan stunting di angka 14 persen pada 2024 mendatang. Di Jawa-Barat sendiri, angka penurunan stunting mencapai hingga 33,68 persen pada 2021 lalu.
Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada anak-anak di bawah lima tahun di Provinsi Jawa Barat mencapai 20,2 persen pada tahun 2022, menandai penurunan sebesar 4,3 poin persentase dari tahun sebelumnya yang mencapai 24,5 persen.
Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan peringkat nasionalnya dalam hal penanganan stunting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, provinsi tersebut berada pada peringkat ke-22 di antara semua provinsi di Indonesia. Ini membuktikan keseriusan dan komitmen nyata pemprov Jabar.
Berbagai terobosan terus dilakukan oleh pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah, guna menekan kurang gizi tersebut menjadi New Zero Stunting terutama di Jawa-Barat.
Salah satunya dengan menggandeng berbagai komunitas, lembaga dan LSM yang fokus di bidang kesehatan, hingga media yang dikenal dengan Pentahelix.
Pentahelix sendiri merupakan konsep yang digagas Ridwan Kamil, Gubernur Jabar periode 2018-2023 yang berakhir September 2023 lalu, berisi unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa berkomitmen mencapai tujuan yang sama.
Oleh karena itu, Sekretaris Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menekankan pentingnya pendekatan ini.
“Kami menetapkan target menurunkan stunting menjadi 19,2 persen pada tahun 2023, dan kami berkomitmen untuk mencapai tujuan ini dengan bekerja secara bersama-sama,” bebernya beberapa waktu lalu.
Disisi lain, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengukuhkan Ketua Umum Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana (KCK) Rahma Dudung Abdurachman menjadi Bunda Asuh Anak Stunting.
Tak hanya itu, Hasto juga melabeli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman sebagai Bapak Asuh Budaya Jawa Barat dan Banten.
Dengan kolaborasi tersebut, BKKBN optimistis target penurunan stunting bakal tercapai lebih cepat.
Terlebih, Persit KCK telah menerapkan teknologi informasi dalam tata kelola dalam penanganan stunting melalui aplikasi e-Stuntad dan e-Posyandu yang diluncurkan KSAD awal September 2023 lalu.
Sebagai penduduk terbesar di Indonesia, Jawa-Barat menjadi barometer penurunan stunting nasional. Karena itu, melalui berbagai pendekatan, baik dari Tim PKK, LSM dan lintas sektor lainnya, terutama kader posyandu sebagai ujung tombak, diharuskan terus melakukan berbagai inovasi.
Tidak menafikan bahwa pemerintah telah melakukan hal itu. Namun dengan penduduk hampir 50 juta, dimana jumlah penduduk miskin mencapai 3,89 juta orang (data BPS Jabar Juli 2023), berapa persen yang terserap mendapatkan pekerjaan dari berbagai program yang digulirkan pemerintah Jabar?
Meski diakui ada penurunan warga miskin sebesar 165,02 ribu pada September 2022 dan turun 182,39 ribu orang pada Maret 2022, namun nyatanya daya beli masyarakat terus merosot tajam.
Terlebih kebijakan – kebijakan politik yang dinilai jomplang, membuat saat ini tengah dihadapkan pada ancaman kelaparan dan krisis pangan karena lonjakan harga berbagai komoditas yang cukup signifikan
Karena itu, provinsi ini masih memiliki “PR” (pekerjaan rumah), di lima wilayah yang menjadi sorotan dengan tingkat kasus balita stunting tertinggi di Jawa Barat sesuai tabel dibawah ini.
5 Wilayah Balita Stunting Terbanyak di Jawa Barat Tahun 2021
Terlepas dari segala upaya diatas, yang paling penting adalah, stunting umumnya dialami masyarakat miskin, namun bukan berarti warga negara “kelas 1” tidak akan terkena “penyakit” yang satu ini.
Harus ada langkah kongkrit berkesinambungan tepat sasaran yang harus dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya kunjungan, memberikan bantuan sesaat, diekpose media, lalu selesai. Bukan itu yang dibutuhkan.
Intinya, bagaimana menggenjot perekonomian keluarga, terutama masyarakat menengah kebawah atau miskin. Misalnya membuka kursus keahlian, atau memberikan modal agar mereka bisa mandiri seperti UMKM yang masih merangkak.
Bahkan mungkin dengan menempatkan sebagai “mereka” pekerja di berbagai perusahaan yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa-Barat.
Satu hal lagi, anggaran yang digulirkan oleh pemerintah pusat mapun daerah khusus untuk penanganan stunting, dimanfaatkan dengan benar dan tidak ada pemotongan apapun alasannya. Acara – acara seremonial yang jelas menguras anggaran, sebaiknya dikurangi jika tidak mungkin dihilangkan.
Karena para balita stunting di Jawa-Barat hanya membutuhkan makanan bergizi, bukan pidato panjang lebar dari para pejabat apalagi tari-tarian dan seremonial lainnya.
Dengan poltical will tersebut, setidaknya masalah stunting dan kemiskinan di Jawa-Barat akan tuntas pada 2024 mendatang, semoga.
Wallahualam
foto: koranjakarta.com
