BANDUNG, PelitaJabar – Karena merasa kesulitan mengelola keuangan daerah, Pemkab Fak fak betandang ke Jawa-Barat.
Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menyebutkan, pihaknya merasa kesulitan terkait perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan maupun pelaporan pertanggungjawaban.
Untuk itu, ia berharap pihaknya dapat berguru pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, supaya Kabupaten Fakfak dapat lebih mudah mengelola keuangan negara di daerahnya secara lebih baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami datang dari ufuk timur di Papua Barat untuk bisa mendapatkan informasi sekaligus menerima apa yang menjadi kebutuhan kami di daerah terkait dengan pengelolaan keuangan negara,” ucap Yohana yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 1 November 2021.
Sejauh ini, tambah Yohana, perubahan-perubahan mekanisme membuat kendala yang dihadapi di daerah.
‘Bagaimana penyelesaian dan realisasi keuangan daerah terutama di Kabupaten Fakfak, kami mengalami keterlambatan,’ ceritanya.
Sementara Sekda Kabupaten Fakfak Ali Baham Temongmere mengungkapkan, kendala yang harus dihadapi pihaknya, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, terutama jaringan internet yang masih sangat terbatas.
‘Bahkan juga di tingkat pemerintah pusat masih ada hal yang belum final, masih ada kendala yang saat kita konsultasikan pun belum ada solusinya,’ ucap Ali seraya mengatakan termasuk kendala di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, pihaknya siap membantu pendidikan dan pengajaran terkait SIPD.
‘Kami sangat senang sekali, dan tentu saja ingin yang terbaik untuk seluruh jajaran Pemda Fakfak, dan kami nanti akan siapkan (pembinaan) dengan teman-teman di sini,’ tutur Setiawan.
Setiawan berharap selama memberikan pembinaan, TAPD Jabar juga akan menerima feedback dari tim Kabupaten Fakfak, sehingga dapat menjadi masukan yang membangun bagi perbaikan pengelolaan keuangan Jabar. ***
