BANDUNG, PelitaJabar – Dukungan pemekaran wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), terus terdengar.
Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur, bahkan terendah di jabar, semakin menambah motivasi atau keinginan untuk memekarkan diri.
Rendahnya IPM ini dinilai karena pemerintah daerah setempat tidak serius menjalankan program wajib di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Artinya, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Cianjur tidak menjawab prioritas pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ini yang menjadi bahan pemikiran Pemerintah Kab Cianjur, termasuk setelah Pilkada menjadi catatan penting oleh calon kandidat kepala daerah,” tandas Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat SH di ruang kerjanya, Kamis (21/11/2019).
Menurutnya, kedepan IPM harus jadi prioritas dan mendasar. Jangan sampai hanya penataan taman. Program taman sangat membahagiakan masyarakat, tapi tidak mendongkrak IPM. Jadi lebih baik program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat menjadi prioritas pembangunan.
Selain itu, sektor pariwisata wilayah Cianjur selatan dan Cipanas nyaris tidak tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Padahal, dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).
“Paling tidak bisa mendongkrak daya beli masyarakat,” tegas Kepala Bidang Hukum dan HAM DPD PKS Jabar ini.
Sadar menandaskan, infrastruktur dan manajemen pariwisata tidak diperhatikan, sehingga mulai muncul keinginan masyarakat yang mendesak pemekaran wilayah diri, karena Cianjur selatan dan Cipanas merasa bisa mendongkrak kesejahteraannya, apabila bisa mengelola APBD.
Karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jabar juga konsen ingin memekarkan wilayah Kab Cianjur.
“Kalau gubernur motifnya membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk tidak lebih banyak, tapi dua provinsi tersebut jauh lebih banyak kab/kotanya sehingga serapan dana pusat itu lebih banyak,” tambahnya.
Dibanding Jatim dan Jateng, APBD lebih banyak Jabar, tapi jika digabungkan APBD Kab/Kota dan Provinsi itu lebih besar.
“Tentu dengan pendekatan untuk menyerap dana pusat lebih besar maka dengan jumlah penduduk dan wilayah dengan geografis memungkinkan. Makanya kita mendukung pemekaran wilayah Kab Cianjur,” tandas Sadar.
Seperti diketahui, usulan pemekaran ini digelindingkan Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Cipanas, yang mengadakan deklarasi percepatan pembentukan Kota Cipanas, di Pasar Cipanas.
Cipanas sangat layak untuk berpisah dari Kabupaten Cianjur. Sadar berharap, pemekaran Kota Cipanas dari Kabupaten Cianjur bisa segera terwujud, apalagi sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemekaran Kota Cipanas ini masuk di enam besar dan menjadi prioritas pada 2020.
Adapun lima kecamatan yang akan menjadi Kota Cipanas adalah Kecamatan Cipanas, Pacet, Cugenang, Sukaresmi dan Cikalongkulon. Mal
