JAKARTA, PelitaJabar — Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) TNI, Angkatan dan Komando Utama Operasi (Kotamaops) TNI memiliki peran strategis dalam menjamin kesiapsiagaan operasi dan Kesatuan Komando (Unity of Command).
Demikian Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. melalui Kapusdalops TNI, Brigjen TNI Ferry Zein saat Rapat Koordinasi Pusdalops TNI Tahun 2019 yang diikuti sekitar 52 peserta, di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (28/2).
Dikatakan, dinamika perubahan fenomena global, regional, nasional yang sedemikian cepat dan dinamis telah menghadirkan berbagai ancaman kontemporer yang lebih sulit untuk diantisipasi.
“Ancaman tersebut muncul sebagai akibat dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0. Ancaman kontemporer tersebut diatas bersifat asimetris, proxydan hibrid (campuran)”, tegasnya dalam rilis resmi yang diterima PJ.
Ancaman lain diantaranya terorisme, radikalisme yang semakin sulit dihadapi dan serangan siber yang tak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan serangan konvensional serta ancaman regional konflik batas teritorial di sekitar laut Natuna.
Mengacu pada pembangunan kekuatan Minimum Essential Force (MEF) TNI pada Rencana Strategis (Renstra) ke-II (2015-2019), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. telah mencanangkan 11 Program Prioritas Pembangunan TNI.
Salah satu dari 11 Program Prioritas Pembangunan TNI tersebut adalah Pengembangan Sistem Operasi Tri Matra Terpadu berbasiskan Teknologi Network Centric Warfare, Cyber Warfare dengan merevitalisasi Pusdalops TNI, guna mengembangkan kemampuan sistem Komando Pengendalian Operasi (Kodalops) dan sistem informasi yang terintegrasi antar angkatan (interoperability system).
“Network Centric Warfare merupakan konsep pertempuran dengan memanfaatkan keunggulan informasi, untuk meningkatkan daya tempur”, pungkasnya.
Disisi lain, Mayjen TNI Ganip Warsito mengingatkan kesiapan TNI dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 yang akan berimplikasi meningkatnya suhu politik dan berbagai potensi kerawanan lainnya. Untuk itu, TNI dituntut mampu mewujudkan stabilitas keamanan nasional dalam mendukung terselenggaranya Pemilu 2019 dengan lancar dan aman.
“TNI harus tetap konsisten pada nilai-nilai luhur Jati Diri TNI dan Netralitas TNI, dalam mengawal dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Amanat Konstitusi”, pungkasnya. Mal
Komentari
