Hasbullah Rahmat : Penindasan Muslim Uighur HAM Berat

- Penulis

Senin, 23 Desember 2019 - 14:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar – Aliansi Kemanusiaan Adil Dan Beradab berunjuk rasa didepan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.

Mereka mendesak pemerintah Republik Indonesia melalui DPRD Provinsi Jawa Barat menghentikan penindasan kaum muslim di Uighur, Xinjiang, Tiongkok.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmat mengatakan, peristiwa penindasan kaum muslim Uighur bukan kejahatan terhadap agama minoritas, namun kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan tidak manusiawi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukan soal agamanya saja, tetapi tepatnya kejahatan manusia terhadap manusia,” tegas Hasbullah saat menemui pengunjuk rasa di Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (23/12/2019).

Politisi dari fraksi PAN tersebut melanjutkan, tidak sejalan dengan besarnya investasi RRT di Indonesia dalam semua bidang.

“Ribuan investasi yang ada di Indonesia dari RRT harus mendapatkan imbalan yang seimbang, hentikan kekerasan di Uighur,” katanya.

Senada, Anggota DPRD Jabar lainnya Neng Madinah menilai, Pemerintah Tiongkok sangat tidak manusiawi. Bahkan untuk pergi berhaji pun dilarang pemerintah lantaran terafiliasi dengan teroris. Hal itu dinilai tidak memiliki kebebasan dalam bernegara dan berbangsa.

“Sebagaimana kaum muslim, jika merasakan sakit dalam badannya maka bagian badan lainnya akan merasakan sakitnya. Begitupun dengan muslim di Uighur, kita juga turut merasakan penderitaan yang dialami muslim Uighur,” ucapnya.

Pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari AKAB tersebut untuk disampaikan kepada Presiden RI dan menyatakan sikap bangsa Indonesia terhadap kejahatan manusia yang dilakukan Pemerintah RRT. Mal

Komentari

Berita Terkait

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno
Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman
Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI
Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih
Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda
Satu Dekade IndonesiaNEXT, ITB Jadi Roadshow to Campus Pertama
Lemahnya Buffer Fisik dan Likuiditas Jadi Resiko Besar Bagi Indonesia
Pengangguran Capai 7,44 Persen, Pemkot Bandung Genjot Padat Karya

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 07:06 WIB

Siapkan Langkah Strategis Jelang Peparda, NPCI Kota Bandung Gelar Rapat Pleno

Kamis, 16 April 2026 - 23:37 WIB

Meski Sempat Terpuruk, Jebolan KDI 4 Ini Buktikan Mampu Taklukkan Jerman

Rabu, 15 April 2026 - 23:41 WIB

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 April 2026 - 13:45 WIB

Bantu Masyarakat, KAI Daop 2 Bandung Serahkan TJSL Rp 1 Milyar Lebih

Rabu, 15 April 2026 - 08:53 WIB

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Berita Terbaru

Dihadapan puluhan awak media, Epriyanto menyebut Musda pada 14 Februari lalu sah dan memenuhi aturan bahkan dihadiri perwakilan KONI Jabar dan DPP PERBASI. PJ/Joel

FEATURED

Terkesan Dizalimi, Epriyanto Lawan Keputusan DPP PERBASI

Rabu, 15 Apr 2026 - 23:41 WIB

TP PKK Jabar resmi membuka Babak Penyisihan Wilayah I Lomba Paduan Suara

FEATURED

Diikuti 70 Daerah, Ini Makna Puspa Swara Wanoja Sunda

Rabu, 15 Apr 2026 - 08:53 WIB