BANDUNG, PelitaJabar – Aliansi Kemanusiaan Adil Dan Beradab berunjuk rasa didepan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.
Mereka mendesak pemerintah Republik Indonesia melalui DPRD Provinsi Jawa Barat menghentikan penindasan kaum muslim di Uighur, Xinjiang, Tiongkok.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmat mengatakan, peristiwa penindasan kaum muslim Uighur bukan kejahatan terhadap agama minoritas, namun kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan tidak manusiawi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan soal agamanya saja, tetapi tepatnya kejahatan manusia terhadap manusia,” tegas Hasbullah saat menemui pengunjuk rasa di Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (23/12/2019).
Politisi dari fraksi PAN tersebut melanjutkan, tidak sejalan dengan besarnya investasi RRT di Indonesia dalam semua bidang.
“Ribuan investasi yang ada di Indonesia dari RRT harus mendapatkan imbalan yang seimbang, hentikan kekerasan di Uighur,” katanya.
Senada, Anggota DPRD Jabar lainnya Neng Madinah menilai, Pemerintah Tiongkok sangat tidak manusiawi. Bahkan untuk pergi berhaji pun dilarang pemerintah lantaran terafiliasi dengan teroris. Hal itu dinilai tidak memiliki kebebasan dalam bernegara dan berbangsa.
“Sebagaimana kaum muslim, jika merasakan sakit dalam badannya maka bagian badan lainnya akan merasakan sakitnya. Begitupun dengan muslim di Uighur, kita juga turut merasakan penderitaan yang dialami muslim Uighur,” ucapnya.
Pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari AKAB tersebut untuk disampaikan kepada Presiden RI dan menyatakan sikap bangsa Indonesia terhadap kejahatan manusia yang dilakukan Pemerintah RRT. Mal