BANDUNG, PelitaJabar – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat belum menerima rekomendasi permohonan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musprov) Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Jawa Barat dari Pengurus Besar (PB) PSTI.
“Mekanismenya kan begini. Permohonan pengajuan Musprov itu, harus mendapatkan rekomendasi dari KONI Jawa Barat. Nanti baru disampaikan ke PB PSTI. Nah terkait pelaksanaan Musprov Sabtu 17 Januari 2026, kita tinggal menunggu dari PB PSTI,” jelas Wakil Ketua I KONI Jabar Ir. Andrian Tejakusuma kepada PJ Kamis 15 Januari 2026.
Dikatakan, jika PB PSTI memberikan rekomendasi, maka Musprov jalan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tapi kalau tidak ada rekomendasi PB PSTI, ya kita tidak hadir di Musprov PSTI Jabar,” tambahnya.
Soal rekomendasi dari KONI Jabar untuk agenda Musprov PSTI Jabar, sudah diberikan mengingat kepengurusan sudah jatuh tempo.
“Rekomendasi dari kita sudah. Dan tidak ada masalah. Kan sudah jatuh temponya dan sudah diperpanjang. Jadi kita mendukung pelaksanaan Musprov itu,” ujarnya.
Rekomendasi itu dipakai Pengprov PSTI Jabar untuk memohon persetujuan pelaksanaan Musprov kepada PB PSTI.
“Itu sebagai syarat,” jelas Andrian.
Namun kata dia jika PB PSTI nya tidak merestui, tidak masalah. Karena KONI Jabar sendiri sudah merekomendasikan.
“Tapi diakhir jika Musprov tersebut tetap dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan PB PSTI, maka kami pun KONI Jawa Barat tidak mengakui Pengprov PSTI tersebut,” tegas Insinyur jebolan ITB ini.
Idealnya kata Andrian, jika rekomendasi atau persetujuan dari PB PSTI tidak ada, sebaiknya Pengprov tidak melaksanakan Musprov.
“Jadi harus begitu. Tempuh mekanismenya. Karena terus terang sampai saat ini belum sampai ke kami rekomendasi PB itu,” ujarnya.
Pihaknya juga tekah menanyakan kepada Ketua Umum PSTI Jabar lapakah sudah meminta rekomendasi permohonan persetujuan pelaksanaan Musprov ke PB.
“Dan katanya sudah. Tapi belum menerima jawabanya. Dan tentu kami juga belum mendapat tembusannya,” katanya lagi.
Jika tetap Musprov dilaksanakan apakah sah?
“Tidak sah. Musprov kan harus dihadiri PB PSTI. Kalau kita kan fatsun. Jadi gini kang kalau semua cabang olahraga itu harus “manut” kepada PB atau PP nya. Tapi juga harus patuh pada KONI Jawa Barat. Karena Pengprov ini di daerah bapaknya kan dua. PB atau PP dan KONI Jabar. Jadi kedua-duanya harus diikuti aturan itu,” pungkasnya. Joel








