BANDUNG, PelitaJabar — Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa-Barat terus melakukan perbaikan-perbaikan sitem dan regulasi. Hal ini penting untuk menghindari celah korupsi, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa.
Dalam kepemimpinannya di Jawa Barat, Emil ingin semua pembangunan berkualitas yang datangnya dari sebuah pengerjaan dan pembelian barang/ jasa dari proses yang baik.
“Kita sudah mendapat dukungan dari LKPP dan KPK untuk memastikan proses pembangunan di Jabar betul-betul berkualitas,” ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai membuka rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (4/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengingatkan, lelang pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi harus mengutamakan kualitas, bukan menomorsatukan harga murah. Jika kualitas pembangunan meningkat, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perbaikan pada masa mendatang.
“Kultur yang penting menang dulu kualitas gimana, harus diubah, yaitu yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun rangking dia bukan yang termurah,” kata Emil, sapaan akrab mantan Walikota Bandung ini lagi.
Dirinya mencontohkan, ada beberapa gedung milik pemerintah yang baru setahun digunakan sudah rusak di sejumlah bagian.
“Baru setahun harus dianggarkan lagi untuk perbaikan atap yang bocor, toilet rusak dan kerusakan lainnya. Kalau rezim paling murah, yang menang ini terus berlanjut akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan,” tegasnya.
Selain itu, penyebab lain kualitas pembangunan menjadi buruk adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Alih-alih mempercepat pembangunan kenyataannya untuk menghindari agar tidak ada lelang.
“Saya contohkan ada di salah satu kabupaten proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan tapi sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang,” ucapnya.
Salah satu inovasi Pemdaprov Jabar dalam urusan pengadaan barang dan jasa adalah dibentuknya Biro Pengadaan barang/jasa. Ini menjadikannya satu pintu karena tidak tersebar lagi di tiap dinas yang susah untuk diawasi.
“Kedua, kita sudah memperbanyak e-katalog sehingga sudah terjamin prosesnya oleh LKPP yang membuat proses menjadi lebih efektif dan menghindari tindakan korupsi,” ujar Emil.
Senada, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Ronny Dwi Susanto mengungkapkan, sejak KPK berdiri, tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tertinggi kedua yaitu 20 persen. Tertinggi pertama adalah suap, praktek suap tersebut juga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Malah yang disuap ini mengenai PBJ (pengadaan barang dan jasa) karena dalam proses PBJ tidak hanya setelah DPA SKPD-nya ditetapkan tapi dari mulai proses identifikasi barang sampai nanti penyerahan hasilnya. Tetapi kita sudah evaluasi dalam PBJ ini dan sekarang sudah lebih baik,” pungkas Ronny. Mal
