Dewan Kaji Pembentukan BUMD Perumahan Rakyat
BANDUNG, PelitaJabar — DPRD Provinsi Jawa Barat menilai, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membawahi perumahan rakyat perlu dilakukan oleh Pemprov Jabar. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi, pengadaan lahan kebutuhan perumahan rakyat yang tidak bisa secara teknis dilakukan oleh pemerintah provinsi karena bertentangan. “Di Jabar terdapat BUMD Jasa Sarana, akan tetapi jasa sarana itu holding, jadi Pansus akan mengkaji apakah akan dibuat PT baru yang menjadi anak perusahaan Jasa Sarana” jelas Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya, seperti dilansir RMOLJabar, Selasa (13/8). Namun tambahnya, harus dibuat…
Read More