BANDUNG, PelitaJabar – Anggota KPPI Jawa Barat Yuningsih menuturkan, masih banyak pemikiran politik bukan untuk perempuan atau dengan kata lain politik di Indonesia masih bersifat patriaki.
Tak heran kultural sosial tersebut menyebabkan keengganan atau keragu-raguan perempuan untuk maju dalam dunia politik. Akibatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen acap kali kurang.
Disinilah peran KPPI diperlukan untuk mengubah kultural sosial yang menganggap dunia politik hanya untuk laki-laki atau politik yang bersifat patriaki, dan meningkatkan keterwakilan perempuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tahu selama ini banyak sekali pemikiran masyarakat yang mengatakan bahwa politik itu bukan dunianya perempuan, padahal bukan seperti itu. Politik juga bisa jadi dunia perempuan, perempuan bisa maju, masuk dalam dunia politik,” papar Yuningsih, saat KPPI Jaabar menerima studi banding terkait pemberdayaan perempuan, dan penguatan posisi perempuan dalam politik dari KPPI Provinsi Riau di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Kamis (7/12/2023).
Dia melanjutkan, KPPI Jawa Barat ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman dari Provinsi Riau untuk bisa terus bersemangat (dan bisa menjadi agen perubahan).
Dalam studi banding tersebut, Yuningsih pun menjawab beberapa pertanyan dari KPPI Provinsi Riau, termasuk langkah strategis Jabar untuk meningkatkan kesadaran perempuan untuk masuk dunia politik.
Selain itu bagaimana Jabar berupaya mengubah kultural sosial yang menganggap politik dominasi laki-laki atau politik yang bersifat patriaki hingga membahas pemberdayaan perempuan.
Sebagaimana diketahui, anggota DPRD Jawa Barat berjumlah 120 orang. Dari jumlah tersebut baru 20 persen dari politisi perempuan.
“Hal ini sesuatu yang baik, meski target KPPI Jawa Barat berharap 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Terpenting kita bersinergi untuk fokus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan,” pungkasnya. ***
