JAKARTA, PelitaJabar – Untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta dukungan anggaran yang berkeadilan dari APBN.
“Ada ketidakadilan dalam kucuran anggaran dari APBN ke daerah, khususnya ke Jabar. Jabar berpenduduk lebih 50 juta jiwa memperoleh kucuran dana transfer lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah yang berpenduduk 34 juta jiwa, dan Jawa Timur 38 juta jiwa,” kata Emil di Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020 Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Dia mencontohkan, dana transfer ke kabupaten/ kota tahun 2020 untuk Jabar sebesar Rp 48,3 triliun. Sedangkan untuk Jawa Tengah Rp 48,8 triliun, dan Jatim Rp 54,4 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini karena jumlah kabupaten/ kota di Jabar lebih sedikit, yakni hanya 27, jika dibandingkan dengan Jateng 35, dan Jatim 38, hal ini berpengaruh pada besar-kcilnya dana transfer ke daerah. Oleh karenanya Jabar perlu dimekarkan. Idealnya dari 27, menjadi 40 kabupaten/ kota” ujarnya.
Kang Emil juga menuturkan, saat ini jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit, yakni 5.312 dengan jumlah dana desa Rp 5,9 triliun, Jateng mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa sebesar Rp 8,2 triliun, sedangkan Jatim terdiri dari 7.724 desa memperoleh Rp 7,6 triliun.
Usulan Pemda Provinsi Jabar, pemekaran dilakukan sebanyak 21 kabupaten/ kota, namun usulan DOB baru yang sudah memasuki prosedur final ada enam, yakni Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat. Akibat banyak daerah otonom baru (DOB) di luar Pulau Jawa yang gagal, Jabar jadi ketiban pulung.
“Nyatanya DOB di Jabar itu berhasil semuanya, dari mulai Banjar sampai Pangandaran,” sebutnya.
DOB Mengemuka
Dalam sesi diskusi, para tokoh terutama anggota DPR memberikan tanggapan atas aspirasi Kang Emil.
Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengatakan, DOB bisa menjadi solusi Jabar untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
“Adanya forum ini, pemekaran wilayah Jabar akan lebih didengar oleh pemerintah pusat dengan komitmen anggota DPR RI dan DPD RI,” kata Ade.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Defe Yusuf Macan Efendi sepakat Jabar bisa dimekarkan lagi hingga 40 kabupaten/kota seperti yang diinginkan Gubernur. Namun hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium DOB karena fakta bahwa banyak DOB di luar Jawa mekar tapi tidak berkembang.
Untuk mencabut moratorium perlu lobi tidak satu, dua, atau 91 anggota DPR asal Jabar saja tapi juga legislator yang lain.
Sesepuh Jawa Barat Otje Djundjunan atau Ceu Popong menyerukan semua eksponen Jabar menyamakan persepsi dengam melepaskan kepentingan organisasi dan golongan demi Jabar yang lebih maju.
Sementara Uu Rukmana meminta para legislator yang sudah berkiprah di tingkat nasional jangan melupakan Jabar. Sebab para politikus ini dapat melenggang ke Senayan berkat dukungan suara warga Jabar.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyambut positif acara ini.
“Ini inisiatif yang baik dari Pak Gubernur yang menginginkan semua tokoh dan stakholders bersatu untuk Jabar Juara Lahir Batin,” katanya usai acara.
Anggota DPR yang lain Agun Gunanjar menekankan agar forum ini ditindaklanjuti dengan forum yang lebih kecil tapi mendetail.
“Kami politisi yang lebih utama adalah lobi negosiasi. Forum seperti ini akan lebih bermakna dan berarti kalau ada forum yang lebih kecil,” pungkasnya. Mal
