Komis I DPRD Jabar Minta Pusat Cabut DOB

- Penulis

Minggu, 8 Desember 2019 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, PelitaJabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat khususnya Komini I meminta Pemerintah Pusat mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB).

Anggota Komisi I DPRD Jabar H. Mirza Agam Gumay mengungkapkan, percepatan pencabutan moratorium DOB oleh Pemerintah Pusat dirsa sangat mendesak.

“Pembentukan DOB itu bertujuan meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Agam Gumay Minggu (8/12/2019).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, tamba politisi dari pratai Geindra ini, juga untuk meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Hal ini bermuara pada peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia) yaitu kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli.

“Jika dilihat dari hirarki hukum tata negara, moratorium itu tidak berlandaskan kepada payung hukum. Tetapi cenderung kepada keputusan secara politis. Jadi moratorium itu PP bukan, Kepres juga bukan, ini sebagai bentuk keputusan politis. Maka sebaiknya segera di cabut saja,” katanya.

Pembentukan calon DOB Cianjur Selatan sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 tentang prioritas daerah pemekaran, yaitu Cianjur Selatan, Garut Selatan, Bandung Timur, Bogor Selatan, Tasikmalaya, dan Cirebon.

“DPRD Jabar cukup sering menerima aspirasi desakan pembentukan DOB dan meminta dicabutnya moratorium DOB, diantaranya dari Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) dan dari Ampres (Forum Amanat Presiden),” katanya.

Mereka (Forkoda PP DOB dan Ampres-red), lanjutnya, merupakan representatif perwakilan masyarakat yang menginginkan pembentukan DOB. Ada 6 usulan DOB terdiri dari Bogor Barat dari Kab Bogor, Garut Selatan dari Kabupaten Garut, dan Sukabumi Utara dari Kabupaten Sukabumi. Ketiga DOB ini sudah masuk dalam program Legislasi nasional.

“Sedangkan tiga lagi yaitu, Bekasi Utara (Kab. Bekasi), Indramayu Barat (Kab. Indramayu) dan Cianjur Selatan (Kab. Cianjur). Ketiga Calon DOB ini sudah dikaji ditingkat Kabupaten masing-masing dan sudah pernah disampaikan ke DPRD Jabar. Namun, belum dilakukan pengkajian karena keburu keluar moratorium DOB,” ungkapnya.

Pihaknya mendukung penuh pencabutan moratorium DOB dan percepatan pembentukan DOB Cianjur Selatan. Mal

Komentari

Berita Terkait

XL Axiata Salurkan Bantuan Bencana Alam di Berbagai Daerah
Bantu Korban Banjir, DP3AKB Jabar Minta Utamakan Perempuan & Anak
Kegaduhan di Tubuh PWI Sangat Berbahaya Bagi Kredibilitas Pers
Percepat Atasi Stunting, BKKBN Jabar Gaet Wakaf Salman
Berpotensi Timbulkan Limbah, Prof. Agus Purnomo Soroti SDGs
Dorong Program Genting, BKKBN Jabar Gandeng PosIND
Pelajari Cegah Stunting, DPPKBPPPA Paser Kunjungi BKKBN Jabar
Selain Marketing Khusus, Humas PT Harus Kuasai AI Untuk Promosi

Berita Terkait

Sabtu, 8 Maret 2025 - 05:52 WIB

XL Axiata Salurkan Bantuan Bencana Alam di Berbagai Daerah

Kamis, 6 Maret 2025 - 16:47 WIB

Bantu Korban Banjir, DP3AKB Jabar Minta Utamakan Perempuan & Anak

Senin, 17 Februari 2025 - 17:14 WIB

Kegaduhan di Tubuh PWI Sangat Berbahaya Bagi Kredibilitas Pers

Kamis, 13 Februari 2025 - 13:53 WIB

Percepat Atasi Stunting, BKKBN Jabar Gaet Wakaf Salman

Rabu, 12 Februari 2025 - 12:12 WIB

Berpotensi Timbulkan Limbah, Prof. Agus Purnomo Soroti SDGs

Berita Terbaru

FEATURED

Pengamanan Idul Fitri, TNI Siagakan 66 Ribu Lebih Personel

Selasa, 11 Mar 2025 - 16:59 WIB

FEATURED

Begini Cara Pastikan Mobil Tetap Aman Saat Banjir

Selasa, 11 Mar 2025 - 16:46 WIB

FEATURED

Jelang BK Porprov Loncat Indah Tuntaskan Mutasi & Nomor

Senin, 10 Mar 2025 - 17:05 WIB

FEATURED

Vakum 8 Tahun, NPCI Kota Bandung Perjuangkan Peparpelkot

Senin, 10 Mar 2025 - 15:20 WIB

DAERAH

Dadan Nugraha Sebut BK DPRD Garut Berpotensi Langgar UU

Minggu, 9 Mar 2025 - 06:10 WIB