BANDUNG, PelitaJabar – Guna meningkatkan koordinasi pengendalian (gambaran, progres, dan antisipasi) bencana serta menyiapkan data terkini dan terhindar dari hoax, Pemprov Jabar akan lakukan beberapa hal.
“Sistem (pengendalian bencana) harus diperbaiki. Pertama, kita lihat bagaimana pola koordinasi di lapangan bisa lebih disempurnakan,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Bencana (PB) di Jawa Barat di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Minggu (1/03/20).
Rapat sendiri membahas tujuh hal, yaitu Kondisi bencana saat ini, logistik, SOP Krisis, Sistem Informasi dan Media, Penyelesain Jangka Menengah, Penyelesaian Jangka Panjang dan Infografis.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kedua, tadi kami sudah berbagi tugas, siapa berbuat apa di masing-masing hal yang dibahas dalam agenda rapat, salah satunya kita coba pola sistem informasi notifikasi bagi daerah terdampak. Hasil rakor kali ini akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) Senin (2/03/2020) besok,” tambahnya.
Setiawan juga menegaskan, Pemprov Jabar akan terus berkoordinasi dengan pusat dalam penanganan bencana.
“Karena bicara banjir ini ‘kan bicara hulu dan hilir, mulai dari konservasi hingga pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan laporan BPBD Jabar, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini rawan terhadap bencana.
Diantaranya gunung api aktif, gempa bumi, banjir, pergerakan tanah (longsor), tsunami, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran pemukiman, angin puting beliung, kegagalan teknologi seperti kecelakaan pesawat, serta kejadian luar biasa seperti demam berdarah.
Dari rekapitulasi bencana selama 2014-2019, BPBD Jabar mencatat ada 7.396 kejadian bencana, paling banyak pada 2019 dengan 2.057 kejadian bencana yang mayoritas adalah tanah longsor (625 kejadian) dan angin puting beliung (489 kejadian).
Adapun bencana banjir terjadi 164 kali pada tahun lalu. Sementara sejak awal 2020 hingga Februari, BPBD Jabar mencatat 57 kali kejadian bencana banjir serta 158 bencana longsor.
Daerah rawan banjir berada di wilayah Jabar utara dan tengah antara lain Kab. dan Kota Bekasi, Kab. dan Kota Bandung, Kab. Subang, Kab. Karawang, hingga Kab. dan Kota Cirebon.
Di Jabar bagian tengah dan selatan, 22 daerah rawan longsor di antaranya Kab. dan Kota Bogor, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, serta Kab. Garut.
Terkait banjir, Stasiun Geofisika Bandung melaporkan bahwa puncak musim hujan di Jabar sudah terlewati sehingga curah hujan berkurang dan bersiap menyambut musim kemarau mulai Mei mendatang.
Tetapi, semua pihak masih harus mewaspadai potensi yang menyimpang dari pola, contohnya pada 24 Februari lalu di mana hujan sangat ekstrem sebesar 246 mm terjadi di Kec. Pusakanagara Kab. Subang yang menyebabkan banjir di Pantura Subang.
Hadir Kepala Bappeda Jabar, Kepala Basarnas Jabar, Kepala Dinas PSDA Jabar, Kepala Dinas Kesehatan Jabar, perwakilan Polda Jabar, Dinsos Jabar, Diskominfo Jabar, Stasiun Geofisika Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, PMI Jabar, BBWS Ciliwung-Cisadane, BBWS Citarum. Rls