BANDUNG,PelitaJabar – Rencana transformasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) tidak cukup hanya ditopang perubahan regulasi. Dukungan nyata Pemerintah Kota Bandung dinilai menjadi salah satu kunci agar Bank Bandung mampu tumbuh, memperluas layanan, sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Kota Bandung, Selasa (14/7/2026).
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, mengatakan pembahasan Raperda tidak boleh berhenti pada persoalan administratif dan normatif. Regulasi yang disusun harus mampu menjadi fondasi bagi pembenahan tata kelola sekaligus meningkatkan daya saing Bank Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bagja, pembahasan setiap pasal perlu dilakukan secara sistematis agar Raperda yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan BPR setelah bertransformasi menjadi Perseroda.
Namun, regulasi saja dinilai belum cukup.
Bagja menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan dari Pemkot Bandung melalui pemberian kepercayaan kepada Bank Bandung untuk menangani sejumlah layanan keuangan pemerintah daerah.
“Bank Bandung harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Kota Bandung. Dukungan tersebut menjadi bentuk political will pemerintah daerah agar BPR memiliki ruang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, penugasan strategis dapat menjadi salah satu cara memperkuat posisi Bank Bandung, antara lain melalui pengelolaan kas daerah, layanan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga outsourcing, serta berbagai layanan keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat bagi bank milik daerah. Dengan dukungan pemerintah sebagai pemegang saham, Bank Bandung diharapkan memiliki basis pengembangan usaha yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Di sisi lain, Pansus 18 juga menaruh perhatian terhadap aspek pengawasan. Penguatan sistem pengawasan akan menjadi bagian dari pembahasan sebelum Raperda memasuki tahap finalisasi pasal demi pasal.
Pansus berencana memperdalam berbagai masukan melalui Focus Group Discussion (FGD). Selain itu, ruang lingkup usaha Bank Bandung juga perlu dipastikan secara regulasi agar bank memiliki arah bisnis yang jelas dan tidak dipaksa berhadapan langsung dengan bank umum di seluruh segmen layanan.
Wakil Ketua Pansus 18, Indri Rindani, mengakui transformasi Bank Bandung tidak akan berlangsung tanpa tantangan.
Sejumlah pekerjaan rumah masih harus diselesaikan, termasuk persoalan tingginya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), serta kebutuhan memperkuat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
Meski demikian, Indri melihat perubahan status kelembagaan menjadi Perseroda sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kita harus memiliki visi dan semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui pembahasan Raperda ini kita ingin menghadirkan perubahan agar BPR Bandung semakin sehat, berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Indri.
Menurutnya, Bank Bandung ke depan tidak hanya dituntut sehat secara bisnis, tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki ruang besar untuk dikembangkan adalah pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk industri kreatif yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi Kota Bandung.
Namun, penguatan bisnis tersebut juga membutuhkan strategi komunikasi yang lebih agresif.
Indri menyoroti masih rendahnya pengenalan masyarakat terhadap keberadaan dan layanan Bank Bandung. Karena itu, sosialisasi dinilai perlu diperluas melalui kolaborasi dengan Bagian Perekonomian, organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemanfaatan kanal digital.
Bank Bandung juga didorong membangun sinergi lebih erat dengan OPD yang memiliki tugas pembinaan UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas sekaligus memastikan pembiayaan menyentuh pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.
Transformasi Bank Bandung, dengan demikian, bukan sekadar perubahan nama atau status badan hukum. Pansus 18 ingin perubahan tersebut menjadi titik balik untuk membenahi tata kelola, memperkuat bisnis, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperbesar kontribusi BUMD terhadap ekonomi Kota Bandung.
“Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin Bank Bandung dapat bangkit menjadi BUMD yang sehat, memperkuat perekonomian daerah, mendukung pelaku UMKM, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung,” pungkas Indri.
