KAB. GARUT, PelitaJabar — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan, agar lokasi sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu gedung atau lokasi.
“Kami mohon izin mengajukan gagasan, ingin membangun misalkan SMP di atas bangunan SD atau bangunan SMA di atas bangunan SMP, sehingga lulus SMP tidak harus sibuk PPDB kemana-mana lagi, cukup dilanjutkan bagi yang ingin melanjutkan,” jelas Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil disela Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu (23/3).
Menurutnya, dengan begitu menghemat biaya dan akan meng-cover Angka Partisipasi Pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, perlu dilakukan karena ada penyusutan jumlah sekolah dan peserta didik di level SMP dan SMA/SMK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada gagasan yang sedang kami eksperimenkan. Mohon dukungannya juga. Misalkan jumlah SD sekitar 19 ribuan se-Jawa Barat. Dari 19 ribu yang masuk SMP tinggal 5 ribuan, kemudian SMA-nya tinggal 1.500-an. Jadi makin hari makin menyusut,” ujar Emil di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy.
Menurutnya, disatu sisi, pemerintah dituntut pemerataan pendidikan. Dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi — apalagi daerah perkotaan mahal.
“Padahal sekolah-sekolah swasta itu SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMK-nya di situ,” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy menyambut. Terlebih merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, saat ini urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat.
“Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), isinya sangat bagus sekali, luar biasa, visoner sekali,” tutur Muhadjir.
Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan, para pejabat teras Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika. Mal
